Solo – Pemerintah Kota Surakarta menata kembali pemanfaatan kawasan City Walk Jalan Slamet Riyadi guna menyeimbangkan kebutuhan pejalan kaki, aktivitas pelaku usaha, serta pengaturan parkir di pusat kota.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta menjelaskan bahwa City Walk yang dibangun sejak 2007 awalnya difungsikan sebagai jalur pedestrian dan ruang publik yang terintegrasi dengan jalur rel kereta di sepanjang Jalan Slamet Riyadi. Namun, seiring berkembangnya kawasan tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi dengan banyaknya kafe dan tempat usaha, muncul persoalan pemanfaatan ruang untuk parkir kendaraan serta penempatan meja kursi usaha.
“Parkir tetap diperbolehkan, tetapi hanya di sela-sela pohon dan tidak boleh melewati marka kuning. Untuk sepeda motor maksimal satu saf, sementara mobil harus menyesuaikan ruang di antara pohon,” ujar pejabat Dishub dalam forum diskusi transportasi di Surakarta.
Kebijakan tersebut telah diterapkan sejak 2020 sebagai upaya mendukung kegiatan usaha di sisi selatan Jalan Slamet Riyadi sekaligus menjaga fungsi jalur pedestrian. Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah juga membentuk tim pengawasan untuk menertibkan pelanggaran yang dilakukan juru parkir maupun pelaku usaha.
Dishub mencatat penertiban yang dilakukan dalam dua hingga tiga bulan terakhir telah mengurangi keluhan masyarakat terkait penggunaan City Walk.
Wali Kota Dorong Sistem Park and Ride
Dalam forum yang sama, Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, menyatakan bahwa pemerintah kota tengah menyiapkan konsep park and ride untuk mengurangi kepadatan parkir di kawasan pusat kota.
Melalui skema ini, kendaraan pribadi akan diparkir di lokasi tertentu di pinggiran kawasan ramai. Selanjutnya pengunjung melanjutkan perjalanan menggunakan shuttle bus atau moda transportasi umum menuju pusat kota.
“Kalau parkir di pusat kota terus dibiarkan, lama-lama justru menurunkan nilai ekonomi kawasan. Maka kita siapkan park and ride dan shuttle,” ujar Respati.
Selain itu, pemerintah juga berencana membuka peluang penggunaan lahan milik masyarakat di pusat kota sebagai kantong parkir tambahan dengan dukungan fasilitas dari pemerintah.
Transportasi Publik Jadi Tantangan
Diskusi juga menyoroti keberlanjutan layanan transportasi umum di Surakarta, terutama operasional Batik Solo Trans (BST) yang sebelumnya banyak didukung pendanaan dari pemerintah pusat.
Pemerintah kota kini mengkaji berbagai strategi agar layanan transportasi tetap berjalan dengan pembiayaan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui komersialisasi halte serta pemanfaatan ruang iklan pada armada bus.
Saat ini, pendapatan dari tiket BST diperkirakan baru mencapai sekitar Rp4 miliar per tahun, atau sekitar 20 persen dari total kebutuhan operasional.
Usulan Integrasi Transportasi Solo Raya
Forum Diskusi Transportasi Solo juga mengusulkan integrasi tarif dan layanan transportasi di kawasan Solo Raya, termasuk kerja sama dengan layanan KRL Commuter Line.
Selain itu, komunitas transportasi mendorong penerapan tiket berlangganan bagi pelajar dan wisatawan, seperti model kartu langganan atau travel pass yang telah diterapkan di beberapa kota lain.
Pemerintah Kota Surakarta menyatakan akan terus membuka ruang diskusi bersama komunitas transportasi dan masyarakat guna mencari solusi jangka panjang bagi sistem mobilitas perkotaan.