Solo – Kota Solo dinilai menjadi salah satu barometer nasional dalam pelaksanaan Program MBG setelah dilakukan peninjauan dan evaluasi oleh Deputi Kementerian PPN/Bappenas. Evaluasi ini menekankan pentingnya pergeseran fokus program dari kuantitas menuju kualitas pelaksanaan.
Kegiatan evaluasi tersebut menitikberatkan pada tiga aspek utama, yakni peninjauan intervensi program yang telah berjalan, dorongan inovasi dari pemerintah daerah dan masyarakat, serta pengukuran efektivitas pelaksanaan program sebagai dasar penguatan ke depan.
Deputi Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Manajemen Risiko Pembangunan/Plt. Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pada tahap awal, program memang difokuskan pada pencapaian target jumlah. Namun ke depan, kualitas menjadi indikator utama keberhasilan.
“Pada tahap awal memang fokus pada pemenuhan jumlah, namun ke depan kita harus mulai beralih pada peningkatan kualitas,” ujarnya.
Menurutnya, sejumlah aspek seperti mutu layanan, tingkat penerimaan masyarakat, hingga ketepatan waktu distribusi menjadi indikator penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan program.
Selain itu, masukan masyarakat terkait variasi menu dalam Program MBG juga menjadi bagian dari evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan kepuasan dan kebermanfaatan program bagi masyarakat.
Dalam penilaian sementara, Kota Surakarta dinilai memiliki pelaksanaan program yang cukup baik dibandingkan daerah lain, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan.
“Solo termasuk kota yang cukup maju, sehingga tantangan yang dihadapi relatif tidak sebesar daerah lain. Namun demikian, tetap ada celah untuk peningkatan kualitas program,” tambahnya.
Evaluasi ini turut melibatkan perwakilan MBG tingkat provinsi, sehingga memungkinkan adanya komparasi pelaksanaan program antar daerah di Jawa Tengah sebagai bahan penyempurnaan kebijakan ke depan.
Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam penyusunan desain Program MBG untuk tahun 2026 hingga 2027. Pemerintah Kota Surakarta sendiri menyatakan komitmennya untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan agar program dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.