Atlet Tuli Ramai Galang Dana, NPC Indonesia Tegaskan Mekanisme Pembinaan Harus Sesuai Jalur Resmi
Solo – National Paralympic Committee of Indonesia (NPC Indonesia) menegaskan pembinaan olahraga prestasi bagi atlet penyandang disabilitas harus dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur, akuntabel, dan tepat sasaran. Penegasan ini disampaikan menyusul perbincangan publik mengenai penggalangan dana oleh sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional.
Kepala Departemen Hukum NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan dukungan pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) selama ini telah berjalan maksimal. Atlet berprestasi maupun atlet muda yang memiliki prospek diberikan fasilitas untuk mengikuti kejuaraan internasional sesuai dengan perencanaan pembinaan.
Menurut Satriawan, keikutsertaan atlet dalam kompetisi internasional tidak dilakukan secara spontan. Pengiriman kontingen maupun atlet harus melalui proses konsolidasi, perencanaan, serta review bersama antara organisasi pembina dan Kemenpora.
“Keikutsertaan atlet NPC Indonesia dalam kejuaraan internasional merupakan bagian dari rangkaian tryout pemusatan latihan nasional menuju Paralimpiade yang bertujuan mengumpulkan poin demi memenuhi syarat kualifikasi, melalui proses perencanaan dan review dengan Kemenpora sebelumnya,” ucap Satriawan, Senin (31/8/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut diperlukan agar pemberangkatan atlet benar-benar didasarkan pada prestasi, kebutuhan pembinaan, serta target yang jelas dalam perjalanan menuju kompetisi internasional.
Atlet Tuli Memiliki Jalur Organisasi Berbeda
Satriawan juga menjelaskan posisi NPC Indonesia dalam pembinaan atlet tunarungu atau tuli. Menurutnya, cabang olahraga disabilitas tuli memiliki organisasi internasional sendiri, yakni International Committee of Sports for the Deaf (ICSD).
Keanggotaan pada organisasi internasional tersebut menjadi salah satu syarat bagi negara untuk mengirimkan kontingen ke Deaflympics, ajang olahraga internasional bagi atlet tuli.
“Sebagaimana NPC Indonesia bernaung di bawah IPC, APC, dan APSF, maka pembinaan olahraga prestasi tuna rungu di Indonesia seharusnya bernaung pada organisasi yang diakui oleh ICSD sebagai lembaga tertinggi olahraga tuna rungu,” ujar Satriawan.
Ia menyebut organisasi nasional yang diakui keanggotaannya oleh ICSD di Indonesia adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia (PATRIN).
Karena itu, Satriawan mengimbau atlet tunarungu yang ingin berprestasi di tingkat internasional untuk berkomunikasi dan bergabung dengan organisasi tersebut. Dengan demikian, proses persiapan teknis, administrasi, hingga pemenuhan kebutuhan fasilitas dapat dikoordinasikan secara lebih terstruktur bersama pemerintah.
“Kami berharap seluruh atlet tunarungu yang saat ini aktif bisa bergabung atau berkomunikasi dengan PATRIN, sehingga bisa mengikuti event-event internasional yang diselenggarakan,” katanya.
NPC Indonesia Tak Bisa Intervensi
Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menambahkan pihaknya tidak dapat melakukan intervensi terhadap persoalan atlet tunarungu yang kini menjadi pembahasan publik. Hal itu karena NPC Indonesia dan PATRIN berada di bawah organisasi internasional yang berbeda.
Rima mengatakan, Kemenpora sebelumnya juga telah meminta organisasi yang mengklaim memiliki kewenangan pembinaan atlet tunarungu menunjukkan legalitas dan dokumen keanggotaan federasi internasional.
“Kemenpora juga sudah mengundang, siapa organisasi yang berhak menangani atlet tunarungu dengan membawa semua legalitas dan dokumen, mereka yang menunjukkan bahwa mereka adalah member dari federasi internasional. Jadi sebenarnya masalah ini sudah clear bahwa atlet tuna rungu bukan dari NPC Indonesia yang memberangkatkan, namun dari federasi nasional tuna rungu yang bernama PATRIN,” jelas Rima.
Menurut Rima, prinsip serupa juga diterapkan NPC Indonesia dalam menentukan atlet yang akan diberangkatkan ke kompetisi internasional. Setiap pemberangkatan dibahas bersama Kemenpora dengan mempertimbangkan catatan prestasi maupun waktu yang dimiliki atlet.
“Setiap ada pengiriman atlet ke luar negeri kan harus ada review, seperti halnya kita dengan Kemenpora, ada kolaborasi, ada review tentang mana atlet yang pantas dikirimkan ke luar negeri dan mana atlet yang belum bisa diberangkatkan ke luar negeri,” imbuhnya.
Fokus Persiapan Asian Para Games 2026
Di tengah polemik tersebut, NPC Indonesia saat ini memusatkan perhatian pada persiapan kontingen menuju Asian Para Games 2026 di Jepang yang dijadwalkan berlangsung pada 18–24 Oktober 2026.
Pemerintah melalui Kemenpora juga telah memastikan keberangkatan atlet, pelatih, dan ofisial menuju Jepang menggunakan pesawat yang dicarter khusus dan terbang langsung menuju Nagoya.
NPC Indonesia menegaskan sinergi dengan pemerintah akan terus diperkuat agar pembinaan atlet disabilitas berjalan berdasarkan sistem yang jelas. Dengan mekanisme tersebut, dukungan pemerintah diharapkan benar-benar diterima atlet yang memenuhi kriteria dan memiliki target prestasi yang terukur.
